REFORMASI KEBIJAKAN & STRATEGI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN & PERMUKIMAN
:
https://doi.org/10.9744/dimensi.32.2.%25pKeywords:
National Policy and Strategy for Housing, reformation.Abstract
Housing and settlements problem in Indonesia could not be separated from society conditions and government policies. Arrangement of the guidance for housing and settlements implementation more comprehensively was done since the Pelita V. Because social politic conditons; reformation; changing paradigm on national development, and answering the challenge and agenda on housing and settlements in the future, so Ministry of Settlements and Regional Infrastructure decided to arranging National Policy and Strategy for Housing and Settlements, that all at once reformation policy on housing and settlements. This new policy is Ministry of Settlements and Regional Infrastructure Decree No. 217 / KPTS / M / 2002 about National Policy and Strategy for Housing and Settlements. This basic guidance still must be clarified more operationall. Clarifying technically through the preparation of regulation, planning, programming, implementing, controlling and the managing of development more integratedly on all of government level, both at central government and Province, Regency or City government, that will be reflected through the preparation of Propeda, RP4D and Repetada each. Abstract in Bahasa Indonesia : Persoalan perumahan dan permukiman di Indonesia sesungguhnya tidak terlepas dari dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah di dalam mengelola perumahan dan permukiman. Penyusunan arahan untuk penyelenggaraan perumahan dan permukiman, sesungguhnya secara lebih komprehensif telah dilakukan sejak Pelita V. Seiring perkembangan sosial politik yang ada; tuntutan reformasi; perubahan paradigma penyelenggaraan pembangunan nasional, dan dalam upaya menjawab tantangan serta agenda bidang perumahan dan permukiman ke depan, maka Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL) memandang perlu untuk menyusun Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman, yang sekaligus merupakan reformasi dalam bidang perumahan dan permukiman. Kebijakan baru tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri KIMPRASWIL, No. 217/KPTS/M/ 2002 tentang Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP), yang merupakan arahan dasar yang masih harus dijabarkan secara lebih operasional oleh berbagai pihak yang berkepentingan di bidang penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Penjabaran secara teknis melalui kegiatan penyiapan perangkat pengaturan, perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengelolaan pembangunan dilakukan secara menyeluruh di semua tingkatan pemerintahan, baik di Pusat maupun Propinsi, Kabupaten dan Kota, yang dapat dicerminkan melalui penyiapan Propeda, RP4D dan Repetada di tingkat daerah. Kata kunci: KSNPP, reformasi.Downloads
Download data is not yet available.
Downloads
Published
2005-04-26
How to Cite
Suprijanto, I. (2005). REFORMASI KEBIJAKAN & STRATEGI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN & PERMUKIMAN. Dimensi: Journal of Architecture and Built Environment, 32(2). https://doi.org/10.9744/dimensi.32.2.%p
Issue
Section
Articles
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).